 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat kembali disorot. Ini terkait adanya dugaan pungutan fee proyek di instansi itu. (foto: dok) |
INILAHMEDAN - Langkat: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat kembali disorot. Ini terkait adanya dugaan pungutan fee proyek di instansi itu.
Sekretaris Probowo Mania 08 (PM) Sumatera Utara Bobby O Zulkarnain mengaku kabar dugaan fee proyek di instansi itu sudah menyebar luas.
"Kabar itu sudah heboh," kata Bobby O Zulkarnaen, Kamis (02/01/2025).
Bobby meminta aparat hukum menindaklanjut dugaan fee proyek di Dinas PUPR Langkat. Jika ini terus berlanjut, kata dia, akan menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum.
"Kita berharap pihak Aparat Penegak Hukum (APH) turun ke lapangan melakukan pengumpulan data terkait informasi tersebut," katanya.
Perbuatan meminta fee proyek jelas mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Langkat. Perilaku meminta fee proyek jelas mengabaikan perintah Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas mengatakan selama 5 tahun ini akan memberantas pelaku KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di NKRI.
Kadis PUPR Langkat Khairul Azmi belum bisa dihubungi terkait informasi dugaan pungutan fee proyek di dinas yang dipimpinnya karena hapenya tidak aktif.(imc/tim)
