|

Ketahuan, JW Marriot dan Adi Mulia Tolak Produk UMKM Dipasarkan di Lingkungan Hotel

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Medan dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan.(foto: bsk) 

INILAHMEDAN - Medan: Hotel JW Marriot dan Hotel Adi Mulia ternyata menolak produk UMKM dipasarkan di lingkungan hotel. Manajemen kedua hotel itu beralasan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemilik hotel di Amerika.

"Kedua hotel itu tidak bisa menerima produk UMKM dipasarkan dengan alasan harus mendapatkan izin dari pemilik di Amerika," beber Kadis Koperasi dan UMKM Medan Benny Iskandar Nasution pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPRD Medan di gedung dewan, Selasa (07/01/2025). 

Rapat hari itu dipimpin Sekretaris Komisi III David Roni Ganda Sinaga. Hadir di sana Wakil Ketua Komisi III HT Bahrumsyah dan anggota Komisi III di antaranya Sri Rezeki, Doli Indra Rangkuti, Godfried Effendi Lubis, Dodi Robert Simangunsong dan Eka Afrianta. 

Menurut Benny, Pemko Medan terus berupaya membantu pelaku UMKM memasarkan produk-produknya dengan menggandeng pihak ketiga seperti hotel dan sejumlah gerai modern seperti Berastagi Supermarket dan perusahaan waralaba lainnya seperti Indomaret, Alfamart dan Alfamidi. Tujuannya untuk menggenjot penjualan UMKM lokal agar lebih maksimal. 

"Termasuk juga meningkatkan mutu produk sekaligus pemasarannya," kata Benny. 

"Tapi dia hotel besar itu malah menolak dengan alasan harus dapat izin dari pemiliknya yang berada di Amerika," katanya. 

Padahal dari segi kualitas, kata Benny, produk UMKM lokal telah mendapatkan lisensi dari mutu pengemasan termasuk jaminan halal serta prosesnya kepengurusannya gratis di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. 

Pimpinan rapat David Roni Ganda Sinaga menegaskan seharusnya kedua hotel tersebut ikut berkontribusi dalam meningkatkan penjualan produk UMKM lokal. Dia juga meminta adanya koordinasi Dinas Koperasi dan UMKM dengan Dinas Pariwisata Kota Medan. 

"Kita akan mengagendakan untuk mengundang pihak Hotel Adi Mulia dan JW Marriott termasuk juga Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Pariwisata terkait permasalahan penolakan tersebut," katanya.(imc/bsk) 



Komentar

Berita Terkini