 |
| Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Sumatera Utara di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut Jalan Ngalengko Medan, Selasa (03/12/2024). (foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah menyiapkan tim reaksi cepat multisektor dalam penanganan bencana. Tim reaksi cepat tersebut didukung beberapa stakeholder.
“Tim reaksi cepat ini tugasnya di antaranya respons cepat penanganan darurat, respon cepat penanganan wabah malaria dan DBD termasuk di Nias Selatan, dukungan pencarian dan penyelamatan bencana serta bantuan lainnya,” kata Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni pada rapat koordinasi penanganan bencana hidrometeorologi di Aula BPSDM Sumut, Medan, Sumut, Selasa (03/12/2024).
Saat ini Sumut sedang masuk puncak musim hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Di beberapa daerah, curah hujan termasuk dalam kategori di atas normal sehingga bencana pun terjadi.
“Di beberapa daerah terjadi bencana, dampaknya ada korban jiwa, luka dan orang hilang, sebagian masyarakat mengungsi, begitu juga infrastruktur, fasilitas publik, dan sektor perekonomian pun terdampak,” kata Fatoni.
Fatoni mengatakan saat ini beberapa daerah yang terdampak bencana sudah berangsur pulih.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian mengatakan potensi hujan dengan curah yang tinggi pada November dan Desember patut diwaspadai. Pada bulan tersebut kejadian bencana paling banyak terjadi berdasarkan histori kejadian selama 10 tahun terakhir.
Sumut menjadi provinsi kelima terbanyak dengan angka kejadian yaitu 258 kali kejadian dalam 10 tahun terakhir. Sementara pada peringkat pertama diduduki Jawa Tengah dengan 1.392 kali kejadian. Jumlah kejadian bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia, khususnya Sumut adalah banjir.
Pada kesempatan tersebut diserahkan secara simbolis Dana Siap Pakai (DSP) kepada Kabupaten Serdangbedagai, Langkat, Padanglawas Utara, Deliserdang, Humbanghasundutan, Kota Pematangsiantar dan Sibolga. DSP yang diterima kabupaten/kota masing-masing sebesar Rp200 juta.(imc/bsk)
