para Tendik yang melakukan protes di Kampus UGP Takengon. (foto : dok) |
INILAHMEDAN - Takengon: Sebanyak 31 Tenaga Kependidikan (Tendik) Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon di non aktifkan oleh tim penyegaran anggaran di kampus tersebut.
Mereka terdiri dari 26 dosen dan 4 staf diantaranya, dua staf fakultas ekonomi, dua staf Fakultas pertanian.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan pembina Yayasan Gajah Putih Takengon dengan nomor 16/PEMB/YGP/AT/KPTS/IX2023 tertanggal 29 September 2023 lalu.
Dalam keputusan, dosen tetap tersebut yang di non aktifkan hilang hak dan kewajibannya. Dosen ini akan dipanggil kembali sebagai dosen tetap Yayasan Gajah Putih apabila kondisi keuangan normal kembali.
Sedangkan surat yang ditanda tangani Ketua Pembina Yayasan Gajah Putih Aceh Tengah, Mustafa Ali ditembuskan ke Kepala L2 Dikti Wilayah XIII di Banda Aceh, Rektor UGP dan para dosen serta staf yang di non-aktifkan.
Informasi diperoleh, nama nama tim penyehatan anggaran dan Sumberdaya Manusia (SDM) yang di SK kan pada 18 September 2023 itu terdiri dari Penasehat Rektor UGP Takengon Elliyin dan Wakil Rektor, Rayuwati.
ketua Yayasan UGP Mustafa keluar meninggalkan rapat. (foto : dok) |
Ketua dalam SK itu adalah Vimartian Sagara, Wakil Ketua Patriandi Nuswantoro, Sekretaris Muhammad Yustisar, anggota Puja Darma, Sahlan, M Ibnu Akbar dan Tutwuri Handayani.
Surat keputusan tersebut ditanda tangani oleh Ketua pembina Yayasan Universitas Gajah Putih Takengon, Mustafa Ali.
Salah satu dosen yang di non aktifkan, Syahidin mengaku kesal atas surat yang dilayangkan tim penyegaran anggaran. Mereka menyebut keputusan tersebut melukai hati puluhan dosen. Lantaran ada yang sudah puluhan tahun mengabdi di kampus kebanggan orang Gayo itu.
" Apakah mereka tidak sadar, ada yang tengah menempuh jalur beasiswa, jika dilakukan pemecatan, otomatis harus mengembalikan uang ke negara," tukasnya.
Ada beberapa hal yang disampaikan puluhan dosen itu, mereka minta SK itu dicabut. Jika tidak dicabut, mereka meminta semua dosen UGP Takengon di nonaktifkan, bahkan, surat tersebut akan mereka sampaikan sendiri ke L2Dikti.
" Kami juga berharap dilakukan pemilihan rektor baru untuk menyelamatkan UGP Takengon, kami siap diberhentikan, namun, hak kami hari ini juga dibayarkan. Tunjukan satu saja, apa prestasi Rektor UGP Elliyin selama mejadi Rektor UGP Takengon," imbuhnya.
Sementara, Ketua Pembina Yayasan Universitas Gajah Putih Takengon, Mustafa Ali meninggalkan forum audiensi dengan puluhan dosen yang di non aktifkan pihak Yayasan.
Pertemuan itu belum menemukan titik terang, forum dosen tetap bersikukuh menonaktifkan Rektor serta Wakil Rektor UGP Takengon.
Disamping itu pula, jika tetap pada pendirian pihak yayasan menonaktifkan 26 dosen, mereka meminta hak mereka sejak bulan Maret lalu dan nama untuk dikeluarkan dari Korlap L2 Dikti Wilayah XIII di Banda Aceh.
" Kesepakatan bersama forum dosen, selama ini kami telah menjalankan kewajiban kami sebagai dosen, namun hak kami terkatung katung. Atas dasar anggaran diberhentikan, kami tetap dalam pendirian kami, hak kami sejak bulan maret diberikan hari ini juga," tukas Syahidin.
" Kalau kami diberhentikan, hak hak kami yang belum dibayar, serahkan hari ini juga, tidak boleh ditunda, ditaksir keseluruhan mencapai Rp800 juta," terangnya.
Pertemuan yang berlangsung ba’da Sholat Dzuhur antara Ketua yayasan, Mustafa Ali menyebut, penonaktifan 26 dosen dan 4 staf itu akan dianulir.
" Kami akan anulir, ini hanya miskomunikasi data yang diterima,” kata Mustafa Ali menjawab tuntutan dosen. Terkait hak dosen yang belum diterima, ia menyebut akan dibayarkan secara bertahap, lantaran, kondisi keuangan UGP Takengon belum stabil. " Semua kewajiban untuk dosen akan dibayarkan secara bertahap,” katanya.
Namun, yang diutarakan tetap ditolak oleh forum dosen, mereka tetap meminta Rektor dan wakil rektor turut di non aktifkan.
Atas dasar itu, Mustafa Ali meninggalkan ruangan, lantaran, usulan yang disampaikan tak digubris. (imc/joy)