 |
| Anggota DPRD Medan Hendra DS. (foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Hingga semester pertama, realisasi APBD tahun 2023 masih sangat kecil. Mengingat masa tahun anggaran tinggal beberapa bulan lagi, maka pemerintah daerah harus meningkat kinerja agar target pendapat daerah dan daya serap anggaran bisa maksimal.
Bagi OPD yang daya serap anggaran masih di bawah 50 persen, harus ada langkah konkrit dari Wali Kota Medan. Jangan sampai kebehasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan semakin baiknya tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja Wali Kota Medan tercederai oleh lemahnya kinerja OPD yang ditandai dengan rendahnya daya serap anggaran belanja daerah.
Demikian dibacakan Hendra DS pada paripurna dalam rangka mendengarkan penyampaian pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan tahun anggaran 2023, Selasa (19/09/2023).
Dalam penyampaian tersebut, Fraksi Hanura PSI PPP menegaskan dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran, baik pendapatan maupun belanja, juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
”Oleh karena itu penyusunan anggaran, baik pendapatan maupun belanja pada P-APBD tahun anggaran 2023 ini juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya," katanya.
Fraksi Hanura PSI PPP, kata Hendra DS, masih melihat hingga semester pertama realiasi APBD tahun 2023 masih sangat kecil dan mengingat masa tahun anggaran tinggal beberapa bulan lagi.(imc/bsk)
