INILAHMEDAN - Medan: Puluhan orang mendatangi gedung DPRD Sumut, Kamis (28/05/2020). Mereka yang kebanyakan dari kalangan emak-emak yang tinggal di Lingkungan 5, Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan, ini menuntut pemerintah mendata ulang warga kurang mampu terkait bantuan sosial dampak pandemi Covid-19.
"Kita ingin pemerintah mendata ulang, agar kami bisa mendapatkan bantuan seperti PKH, KIP, KIS, BLT Kemensos dan bantuan sembako. Kebetulan ini lagi pandemi Covid-19 kan," kata koordinator aksi Gelora Pasaribu.
Gelora mengaku sampai saat ini warga Lingkungan 5, Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan, dan Lingkungan 16, Kelurahan Mabar, Medan Deli tidak pernah mendapatkan bantuan apapun. Padahal, kata dia, ada 600 KK yang tak pernah dapat bantuan apapun.
"Kami layak dapat bantuan, kami ada foto-foto rumah, barang bukti semua ada. Kami ada 600 KK nggak pernah dapat bantuan. Sebagian besar masyarakat tukang botot dan buruh. Hampir 95 persen warga di situ orang miskin semua, tidak ada penghasilan yang di atas rata-rata," imbuhnya.
Pihaknya sudah coba mendatangi Dinas Sosial Medan untuk mendapatkan bantuan tersebut. "KK dan KTP sudah diminta sama kepling, tapi kayaknya hanya 'ditidurkan' di rumah. Kami juga sudah ke Dinsos bertemu dengan Bu Ros, dan udah isi formulir nanti diantar ke sana. Kami ke sini (DPRD Sumut) untuk bertemu dengan Pak Rudi Hermanto," tambahnya.
Hari itu perwakilan warga melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Sumut Rudi Hermanto. (imc/bsk)
