 |
| Masyarakat Karo yang tergabung dalam JPS berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta, Rabu (14/08/2019) menuntut Presiden Jokowi segera merealisasikan pembangunan jalan tol Medan - Berastagi untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah.(foto: nangin) |
INILAHMEDAN - Jakarta: Masyarakat Karo yang tergabung dalam Jambur Pergerakan Sienterem (JPS) berunjuk rasa di depan Istana Negara, Rabu (14/08/2019). Mereka menuntut Presiden Jokowi segera merealisasikan pembangunan jalan tol Medan - Berastagi guna mengatasi kemacetan. Dalam aksinya, massa memboyong seperangkat alat musik tradisional Karo.
Tokoh masyarakat Karo, Sudarto Sitepu didampingi aktivis perjuangan masyarakat Karo Julianus Sembiring dan Yoki Pranata Sinulingga saat dihubungi dari Medan, Kamis (15/08/2019) mengatakan aksi unjuk rasa yang mereka lakukan sebagai bentuk kekecewaan atas dibatalkannya rencana pembangunan jalan tol maupun jembatan layang oleh Kementerian PUPR.
"Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan kita mendengar penjelasan Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR, Achmad Gani Ghazali Akman yang mengatakan pembangunan tol (bebas hambatan) maupun jembatan layang di jalur Medan – Berastagi belum bisa dilaksanakan," ujar Sudarto.
Sudarto yang juga mantan anggota DPRD Sumut itu menegaskan, masyarakat Karo meminta Presiden Jokowi untuk mendengar tangisan dan jeritan masyarakat Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasudutan, Simalungun, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tengah yang sangat merindukan pembangunan jalan tol Medan – Berastagi itu.
“Ribuan ton buah-buahan dan sayur-sayuran dari berbagai kabupaten rusak dan membusuk sehingga tidak laku lagi di Pasar Induk Medan akibat terjebak kemacetan berjam-jam. Kejadian seperti itu sudah sering terjadi. Untuk mengatasinya hanya membangun jalan tol," katanya.
Menurut masyarakat Karo, kata dia, Kementerian PUPR sepertinya hanya memprioritaskan pembangunan tol di daerah-daerah tertentu, bahkan ada yang sepertinya dipaksakan. Sementara Jalan Medan – Berastagi sudah bertahun-tahun darurat macat terkesan diabaikan.
“Apabila jalan tol belum dapat direalisasikan pemerintah pusat, kita meminta sesuai dengan usulan Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) Sumut yaitu dengan membangun jalan layang sejajar dengan jalan sekarang sepanjang 1,6 Km dengan dana Rp400 miliar di daerah Bandarbaru dan sepanjang 700 meter di tikungan PDAM Tirtanadi dengan dana Rp200 miliar," ungkap Sudarto.
Konsep ICK yang berbasis ilmiah dengan penjiwaan karakter medan jalan yang berkelok-kelok serta bertebing-tebing, tambah Julianus, diyakini solusi cerdas menjawab seringnya di kedua lokasi itu macet parah akibat longsor maupun mobil-mobil berbadan besar yang rusak di tengah badan jalan.
Berkaitan dengan itu, Sudarto dan Julianus mengigatkan pemerintah pusat untuk segera menyahuti aspirasi masyarakat Karo dengan sesegera mungkin mengalokasikan anggaran pembangunan jalan tol Medan-Berastagi di APBN 2020 agar masyarakat di bagian utara KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Danau Toba tidak merasa dianaktirikan.
“Untuk itu, kami meminta Presiden Jokowi jangan menganaktirikan Kabupaten Karo dalam pembangunan infrastuktur modern berskala nasional. Walau bagaimana pun Jokowi dalam dua kali Pilpres menang di atas 93 persen di Karo,” beber Sudarto.
Jika usulan masyarakat Karo tetap diabaikan, tambah Julianus, massa JPS akan terus bergerak dengan massa yang lebih besar lagi. Sebab masyarakat sangat resah atas kondisi jalan yang satu-satunya menghubungkan ke Kota Medan dengan sejumlah kabupaten, baik di Sumut maupun Aceh Tenggara dan Aceh Selatan ini nyaris setiap hari terjadi kemacetan.
"Sebagai pintu gerbang KSPN Danau Toba bagian Utara, betapa pentingnya dilakukan peningkatan Jalan Medan – Berastagi, berupa pembangunan jalan tol maupun jembatan layang guna meningkatkan daya saing sejumlah daerah di bagian utara KSPN Danau Toba tersebut," kata Julianus.(imc/nangin)
