INILAHMEDAN - Medan: Masyarakat Kota Medan saat ini tetap menikmati air bersih dengan harga murah yang dikelola PDAM Tirtanadi. Oleh sebab itu, perusahaan daerah milik Pemprovsu tersebut jangan sampai dikelola swasta.
"Kita berharap PDAM Tirtanadi jangan sampai dikelola swasta karena tarif air nantinya pasti lebih mahal dari yang sekarang ini," kata Camat Medan Marelan Parlindungan Nasution pada sosialisasi penyesuaian tarif air PDAM Tirtanadi di kantor kecamatan itu, Selasa (11/04/2017).
Sepanjang PDAM Tirtanadi dikelola pemerintah daerah, kata Parlindungan, masyarakat tetap bisa menikmati tarif air bersih dengan harga murah. Meski Tirtanadi saat ini akan menyesuaikan tarif air, kata dia, tentu saja dengan kajian-kajian yang matang yang intinya tidak memberatkan masyarakat pelanggan.
"Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai sepenuhnya oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tentu saja negara dalam hal ini tidak akan memberatkan rakyatnya. Lain halnya jika Tirtanadi dikelola swasta yang sifatnya hanya mengejar profit (keuntungan). Tentu saja harga air bersih akan mereka tentukan sendiri dan yang pasti harganya lebih mahal," katanya di hadapan puluhan pelanggan PDAM Tirtanadi yang menghadiri sosialisasi penyesuaian tarif air tersebut.
Hal senada dilontarkan Abdul Hakim Siagian, staf pengajar dari UMSU yang menjadi narasumber dalam sosialisasi itu. Dia mengaku sangat setuju Tirtanadi sebagai badan usaha daerah yang melayani penyediaan air bersih kepada masyarakat pelanggan di Medan.
"Artinya pengelolaannya jangan sampai diambil alih swasta," katanya.
Abdul Hakim Siagian menegaskan, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33, masalah air bersih merupakan hajat hidup rakyat. Jadi pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengelola dan menyediakannya.
"Tapi kita juga harus paham dengan kondisi pemerintah saat ini yang anggarannya terbatas dalam mendukung program pelayanan air bersih yang dilakukan Tirtanadi. Jadi pemerintah tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari kita selaku masyarakat pelanggan," katanya.
Lewat sosialisasi ini, kata dia, dapat menyatukan persepsi antara PDAM Tirtanadi dengan masyarakat pelanggan dalam hal pelayanan air bersih.
"Artinya problematika PDAM Tirtanadi perlu dukungan dari kita semua untuk ikut membantu mengatasinya. Mari kita dukung Tirtanadi agar semakin meningkat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanannya," katanya.
Sementara itu Ketua Tim Sosialisasi Kenaikan Tarif Air PDAM Tirtanadi Zulkifli Lubis memaparkan kondisi PDAM Tirtanadi. Menurutnya, meski Tirtanadi merupakan badan usaha milik Pemprovsu, perusahaan tetap membuka diri untuk bisa dimiliki pemkab/pemko dengan cara turut memberikan penyertaan modal.
"PDAM Tirtanadi butuh Rp1,8 triliun lagi untuk membangun berbagai infrastruktur agar pelayanannya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat utamanya di wilayah perkotaan. Antara lain untuk membangun
sejumlah IPA baru, uprating IPA untuk meningkatkan debit air, membangun jaringan perpipaan, dan sebagainya," katanya.
Turut hadir dalam acara sosialisasi itu Kepala Divisi SIM PDAM Tirtanadi Cece Harahap, Kepala PDAM Tirtanadi Cabang Medan Labuhan Asri Hasran Ritonga, dan Ahmad Rivai Parinduri dari komunitas
masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. (bsk)
